Posts Tagged ‘geodesi’

Keberhasilan pemerintah dan parlemen menghasilkan UU No. 14 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial merupakan kerja keras yang diharapkan berdampak baik dalam pengelolaan sumber daya negeri ini untuk menciptakan kemakmuran kepada masyarakat. Menurut UU tersebut, data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Hal ini tentu sangat identik dengan proses pembangunan bagi masyarakat banyak.

Proses pengambilan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh data geografis dan demografis suatu wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, pusat pasar tradisional, dan infrastruktur lainnya akan sangat dipengaruhi oleh geografi dan demografi daerah tersebut. Dengan adanya data geospasial, sudah mencakup geografi dan demografi sehingga sangat mendukung dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Namun selama ini, ketersediaan data geospasial masih terbatas dan dikuasai oleh kalangan tertentu. Data-data geospasial tentang topografi darat, laut (hidrografi), lingkungan pesisir menjadi domain Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) dan Dinas Hidrografi dan Oseanografi (Dishidros) TNI AL, data geospasial kehutanan menjadi domain Kementerian Kehutanan, data geospasial pertanahan menjadi domain Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan data geospasial pertambangan menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara data-data geospasial di daerah menjadi domain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).Data-data tersebut memang masih dapat diakses, namun sangat terbatas. Sementara data-data geospasial yang diperoleh dan dikelola oleh swasta tidak mudah diakses karena mahalnya pengadaan data-data tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa basis data geospasial Indonesia masih tersebar dan perlu dikelola secara komprehensif.

Keberadaan Badan Informasi Geospasial sebagai amanat UU Informasi Geospasial ini diharapkan dapat menjadi jawaban dalam membangun data geospasial yang komprehensif. Pembentukan struktur keorganisasiannya seharusnya tidak hanya menjadi jelmaan Bakosurtanal, lebih dari itu harus menjadi organisasi yang kompleks sehingga badan ini bisa menjadi “rumah data” bagi seluruh data geospasial yang ada. Bahkan lebih dari itu, badan ini pun harus menggaet badan usaha milik swasta yang berkecimpung dalam pengadaan data geospasial, sehingga terjadi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan data geospasial untuk proses pembangunan terlebih dalam mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Sehingga kericuhan akibat penguasaan lahan, konversi hutan, batas daerah, batas negara, ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan, dan masih banyak kericuhan lain akan dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dihilangkan.

Hal ini tentunya merupakan tantangan berat di awal tahun 2012, namun bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Kecakapan pemerintah dalam memimpin, membuat kebijakan, dan sosialisasi disertai dukungan dari pihak masyarakat baik pelaku usaha, maupun masyarakat biasa akan mampu mewujudkan hal ini.

Bangunlah jiwanya! Bangunlah raganya! Untuk Indonesia Raya!

(Sindo, 5 Januari 2012, rubrik Suara Mahasiswa dengan judul Urgensi Data Geospasial Yang Komprehensif)

Advertisements

Keilmuan hidrografi adalah salah satu cabang dari ilmu terpakai yang berkaitan dengan pengukuran dan penjelasan fitur-fitur laut dan wilayah pesisir untuk keperluan pelayaran (utama) dan semua keperluan dan aktivitas kelautan lainnya, termasuk di antaranya aktivitas lepas pantai, penelitian, perlindungan lingkungan, dan pelayanan prediksi. Secara tradisional, hidrografi terbatas pada survey dan pemetaan batimetri (kedalaman) saja. Namun seiring berkembangnya teknologi masa kini, tuntutan terhadap keilmuan hidrografi pun semakin berkembang. Kelompok keilmuan hidrografi pun membangun diri untuk dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang timbul di era ini khususnya dalam masalah perairan (danau, sungai, laut dan daerah sekitarnya). Secara khusus, ruang lingkup keilmuan hidrografi menurut standar IHO (International Hydrographic Organization) adalah :

1. Pemetaan Laut

2. Pengelolaan Kawasan Pesisir

3. Survei Seismik Lepas Pantai

4. Survei Konstruksi Lepas Pantai

5. Penginderaan Jauh Kelautan

6. Perairan Pedalaman

7. Militer

Melihat cukup luasnya ruang lingkup dari keilmuan ini, maka tenaga yang dibutuhkan sebagai pemuka-pemuka di bidang tersebut juga tentu tidak sedikit. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang berguru di Teknik Geodesi dan Geomatika, sudah sepantasnya kita memiliki kesadaran diri sebagai suksesor para senior kita untuk mengelola bidang tersebut apalagi bila dikaitkan dengan luas perairan Indonesia yang sangat besar ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Inilah yang menjadi tantangan akan keilmuan Hidrografi. Untuk menjawab tantangan tersebut, ada banyak hal yang harus dilakukan. Dalam keilmuan ini, dirumuskan dalam tiga pola pengembangan yang diharapkan mampu menjawab tantangan masa kini. Ketiga hal tersebut antara lain :

1. Pengembangan Keprofesian

Pengembangan Keprofesian ini memang menjadi domain utama keilmuan ini, secara khusus dalam menerapkan aplikasi hidrografi di dalam enam ruang lingkup keilmuan ini (Pemetaan Laut, Pengelolaan Kawasan Pesisir, Survei Seismik Lepas Pantai, Survei Konstruksi Lepas Pantai, Penginderaan Jauh Kelautan, Perairan Pedalaman).

2. Pengembangan Komunitas

Pengembangan Komunitas dapat dilakukan sesama keilmuan Hidrografi, dalam hal ini Masyarakat Hidrografi Indonesia (MHI) untuk level nasional dan International Hydrographic Organization (IHO) untuk level internasional. Pengembangan komunitas juga dilakukan dengan rumpun keilmuan Teknik Geodesi dan Geomatika, dalam hal ini Kelompok Keilmuan Geodesi, Kelompok Keilmuan Survei dan Kadaster, dan Kelompok Keahlian Penginderaan Jauh dan Sains Informasi Geografis. Dan juga pengembangan komunitas dengan lintas keilmuan atau disiplin ilmu lain yang saling mendukung.

3. Pengembangan Inovasi, Sains, Teknologi, dan Seni

– Pengembangan inovasi yang dilakukan dalam menemukan ide-ide baru yang dapat menunjang aplikasi keilmuan ini.

– Pengembangan sains dilakukan berdasarkan teori-teori yang diterapkan khususnya untuk penelitian, misalnya dalam riset-riset yang dilakukan oleh dosen dan dibantu oleh mahasiswa.

– Pengembangan teknologi dilakukan dalam menunjang pekerjaan-pekerjaan yang menuntut efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Misalnya, pengembangan perangkat lunak untuk mempermudah pengolahan data, analisis, dan lain-lain.

– Pengembangan seni berkaitan dengan penyajian produk hidrografi yang bernilai estetis berkaitan dengan kartografi kelautan, seperti peta laut, ENC (Electronic Navigational Chart), ECDIS (Electronic Chart Display & Information System), dan lain-lain. Dari gambaran umum di atas, sudah sepantasnyalah mahasiswa Teknik Geodesi dan Geomatika turut berperan dalam menjawab tantangan masa kini secara khusus bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan diri di keilmuan Hidrografi ini.

Jayalah Hidrografer Indonesia!!!